NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 4. Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak atas Tanah, bukan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN KAWASAN HUTAN UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA seluas 4.100.000 (empat juta seratus ribu) hektar 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Permen 18-2016- Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian May 13, 2016 · Permen 18-2016- Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian 1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATUPAN MENTERI AGPARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN2O16 TENTANG PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGPARIA … Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan ... Sep 21, 2018 · peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 15 tahun 2017 tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak peraturan menteri atr no. 15 2017_tax amnesty PERATURAN PRESIDEN / PERPRES NOMOR 86 TAHUN 2018 …
Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun … KUMPULAN UNDANG - UNDANG: PERATURAN KEPALA BADAN ... Apr 23, 2012 · peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 4 tahun 2010 peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 4 tahun 2010 agraria (lembaran negara republik indonesia tahun 1960 nomor unknown 26 april 2018 05.53. kisah cerita saya sebagai napi telah di vonis bebas, berkat bantuan bpk prim haryadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan ... Aug 08, 2019 · Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. By Rendra Topan on August 8, Permen No. 6 Tahun 2018 Download. Rate this: Share this: Click to share on Twitter (Opens in new window) Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 | Subdit Standardisasi ...
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 4. Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak atas Tanah, bukan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA … Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 344); 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501); 10. Permen Agraria/Kepala BPN No. 15 Tahun 2018 tentang ... Permen Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Perubahan Ketentuan Mengenai Izin Lokasi
view lampiran permen 10 tahun 2017.pdf from law 7 at unila. lampiran peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 10 tahun 2017 tentang tata cara ujian, magang, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang - Ini Aturannya Permen 17 tahun 2016 penataan pertanahan di wilayah pesisir. Peraturan menteri agraria dan tata ruangkepala badan pertanahan nasional nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Kementerian agraria dan tata ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Perubahan Ketentuan Mengenai Izin Lokasi dustri, Permen Agraria No. 5/2015 dan Permen Agraria No. 2/1999 menentu-kan bahwa luas maksimum kawasan industri untuk pemegang izin lokasi (termasuk grup perusahaan) adalah 400 Ha (empat ratus hektar) untuk 1 (satu) provinsi dan 4.000 Ha (empat ribu hektar) untuk seluruh Indonesia, namun dalam Permen Agraria No. 5/